Berita Utama

KUHP Baru, Legalisasi Zina dan Kriminalisasi Nikah Syar’i

Oleh : Ahmad Khozinudin, S.H.Advokat. Pemberlakuan KUHP baru per 2 Januari 2026, diklaim oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra sebagai tanda berakhirnya… Baca selengkapnya ->

Wamenkum: Polisi Bisa Dikontrol Ketat dengan KUHAP Baru

Jakarta (Dialektika Hukum) – Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej memandang polisi bisa dikontrol ketat dengan KUHAP baru, yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara… Baca selengkapnya ->

Menkum: Ada Tujuh Isu yang Sering Muncul sejak KUHP dan KUHAP Baru Berlaku

Jakarta (Dialektika Hukum) – Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan ada tujuh isu yang sering muncul dan dibahas di tengah masyarakat sejak KUHP dan KUHAP baru berlaku sejak 2 Januari… Baca selengkapnya ->

Wamenkum Jelaskan Upaya Paksa dalam KUHAP Baru

Jakarta (Dialektika Hukum) – Terdapat sembilan jenis upaya paksa yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru meliputi penetapan tersangka, penggeledahan, penyitaan, penangkapan, penahanan, pemeriksaan surat, pemblokiran, penyadapan,… Baca selengkapnya ->

Wamenkum: Pasal 240 KUHP Sesuai Putusan MK

Jakarta (Dialektika Hukum) – Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Edward Omar Sharif Hiariej menjelaskan pasal 240 KUHP baru yang mengatur ancaman pidana terkait dengan penghinaan terhadap pemerintah atau lembaga negara hanya… Baca selengkapnya ->

Ekonomisasi Korupsi

Oleh: Yudhie Haryono, CEO Nusantara Centre. KPK menangkap koruptor rata-rata satu pelaku setiap minggu dan kita membaca berita korupsi setiap hari. Ujungnya, KKN kini jadi tradisi bahkan agama. Melawan KKN… Baca selengkapnya ->

Mahfud MD Ingatkan Jual-Beli Perkara dalam KUHP dan KUHAP Baru

Jakarta (Dialektika Hukum) – Pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD mengingatkan adanya potensi jual-beli perkara dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru… Baca selengkapnya ->

KUHAP Baru: Legalitas Represi Berkedok Reformasi Hukum

Oleh: HM Gamari Sutrisno, mantan Anggota DPR RI. Pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru seharusnya menjadi tonggak peradaban hukum Indonesia. Namun yang terjadi justru sebaliknya: KUHAP disahkan… Baca selengkapnya ->

Guru Besar Hukum UI Kritik Berlakunya KUHAP dan KUHP Baru

Jakarta (Dialektika Hukum) – Guru besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Sulistyowati Irianto, mengkritik pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Cita-cita menjaga masyarakat dari… Baca selengkapnya ->

Kejaksaan Siap Melaksanakan KUHP dan KUHAP Baru

Jakarta (Dialektika Hukum) – Kejaksaan RI siap melaksanakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru yang mulai berlaku pada 2 Januari 2026 atau hari… Baca selengkapnya ->