Negara Gagal Jika Negara Hukum Berubah Menjadi Negara Kekuasaan
(Analisis Akademik dan Rekomendasi Kebijakan untuk Mencegah Disintegrasi Negara) Oleh: Dr. Gamari Sutrisno Amari, MPS. Negara hukum (rechtsstaat / rule of law) adalah pilar utama penyelenggaraan pemerintahan modern. Prinsipnya sederhana… Baca selengkapnya ->
Menko Yusril: Konstitusi Wajib Orkestrasi Tiga Karakter Hukum
Kota Padang (Dialektika Hukum) – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa konstitusi berkewajiban mengorkestrasikan tiga sumber karakter hukum di Indonesia. “Kewajiban… Baca selengkapnya ->
Yusril sebut Kompleksitas Tantangan Hukum Era Digital
Kota Padang (Dialektika Hukum) – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebut tantangan dunia hukum pada era digital semakin kompleks, salah satunya pengaruh kecerdasan… Baca selengkapnya ->
Yusril Soroti Ketimpangan Sosial-Ekonomi atas Penegakan Hukum
Kota Padang (Dialektika Hukum) – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyoroti dampak ketimpangan sosial dan ekonomi terhadap penegakan hukum di Indonesia. “Indonesia… Baca selengkapnya ->
Menghadap Prabowo, Golkar Ajukan Soeharto jadi Pahlawan Nasional
Jakarta (Dialektika Hukum) – Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menghadap Presiden RI Prabowo Subianto untuk mengajukan Presiden kedua RI Soeharto sebagai pahlawan nasional. “Saya bilang Bapak Presiden, dengan penuh… Baca selengkapnya ->
Kemerdekaan Indonesia dan Pejabat Korup Mengecoh Perhatian Rakyat
Oleh: Syahrul Efendi Dasopang, Ketua Umum PB HMI 2007-2009. Alasan utama didirikannya negara merdeka Indonesia dari penjajahan asing ialah agar penduduknya bisa mencapai kesejahteraannya secara penuh, mandiri, dan merata. Tidak… Baca selengkapnya ->
Menteri Tito Karnavian Jelaskan Dasar Hukum Dukungan Pemda Terhadap PSN
Jakarta (Dialektika Hukum) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan bahwa seluruh pemerintah daerah (pemda) di Indonesia wajib mendukung dan melaksanakan Program Strategis Nasional (PSN) yang menjadi prioritas pemerintah… Baca selengkapnya ->
Catatan Kritis Terhadap Pendapat Jacob Tobing tentang Pemilu dan HAM
Oleh: DR. HM Gamari Sutrisno Amari, MPS (Anggota Pokjatap Gerakan Kembali ke UUD 1945). Pernyataan Jacob Tobing bahwa dalam UUD 1945 tidak terdapat Pemilu dan Hak Asasi Manusia (HAM) adalah… Baca selengkapnya ->
Revolusi Konstitusi: Kembali ke UUD 1945 yang Asli dengan Penyempurnaan melalui Addendum
Oleh: DR. HM Gamari Sutrisno Amari, MPS (Anggota Pokjatap Gerakan Kembali ke UUD 1945). Lebih dari dua dekade pasca-amandemen UUD 1945 (1999–2002), bangsa Indonesia mulai menyadari bahwa perubahan konstitusi yang… Baca selengkapnya ->
Museum NTB Meraih Sertifikat HKI Karya Seni
Mataram (Dialektika Hukum) – Museum Negeri Nusa Tenggara Barat (NTB) meraih sertifikat hak kekayaan intelektual (HKI) atas dua karya seni berupa motif kain batik sekardiu dan desain gambar kaos baju… Baca selengkapnya ->













