Suparman
- Civil Society , Hukum
- Januari 2, 2026
- 264 views
- 5 minutes Read
KUHAP Baru: Wajah Inkompetensi dan Otoritarian Negara
Pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Hukum Pidana (KUHP Baru) dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP Baru), Indonesia akan memasuki babak… Baca selengkapnya ->
- Civil Society , Hukum , Hukum Pidana
- Januari 2, 2026
- 267 views
- 2 minutes Read
KUHAP Baru Diduga Otoritarianisme, Ini Kata Mantan Jaksa Agung
Jakarta (Dialektika Hukum) – Jaksa Agung Marzuki Darusman menyatakan perlindungan hukum bagi warga negara Indonesia terancam runtuh dengan diberlakukannya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru per hari ini, Jumat,… Baca selengkapnya ->
- Civil Society , Hukum
- Desember 31, 2025
- 241 views
- 3 minutes Read
KNPI: Kepercayaan Publik pada Polri Menunjukkan Tren Positif
Jakarta (Dialektika Hukum) – Ketua Umum Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) Putri Khairunnisa menghadiri acara rilis akhir tahun 2025 Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang digelar di… Baca selengkapnya ->
- Civil Society , Hukum
- November 6, 2025
- 295 views
- 5 minutes Read
Pokja Petisi 50 Tolak Gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto
Jakarta (Dialektika Hukum) – Setelah beberapa kali ditolaknya usulan pemberian gelar pahlawan nasional untuk penguasa Orde Baru Soeharto sejak tahun 2010. Sekarang dengan pencabutan TAP MPR No. XI/MPR/1998 yang menyebutkan… Baca selengkapnya ->
- Civil Society
- November 4, 2025
- 275 views
- 2 minutes Read
Reformasi Dikhianati, Koalisi Masyarakat Sipil Menolak Pemberian Gelar Pahlawan pada Soeharto
Jakarta (Dialektika Hukum) – Menteri Kebudayaan RI yang juga Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan menyatakan bahwa seluruh tokoh yang diusulkan oleh Kementerian Sosial, termasuk Soeharto, untuk mendapat… Baca selengkapnya ->
Admin@dialektikahukum.com
- Civil Society , Hukum
- Oktober 16, 2025
- 273 views
- 2 minutes Read
Pengamat: Kepercayaan Masyarakat kepada Polri Masih jadi “PR”
Jakarta (Dialektika Hukum) – Pengamat kebijakan publik Haidar Alwi menilai bahwa rapuhnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) masih menjadi pekerjaan rumah atau “PR” besar bagi Korps… Baca selengkapnya ->
- Civil Society , Hukum
- Oktober 16, 2025
- 260 views
- 2 minutes Read
Dosen Hukum: Peradilan Elektronik Punya Kelebihan dan Kekurangan
Surabaya (Dialektika Hukum) – Pakar hukum dari Fakultas Hukum Universitas Nasional (Unas), Assoc Prof Dr Sulistyowati SH MH mengatakan pelaksanaan peradilan elektronik/digital atau e-court memiliki plus-minus atau kelebihan-kekurangan berdasarkan perspektif… Baca selengkapnya ->
