Mataram (Dialektika Hukum) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) menyebutkan jumlah tenaga kerja lokal yang sudah terserap selama Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah setempat mencapai 17.343 orang.

Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) MBG NTB Ahsanul Khalik di Mataram, Selasa, mengatakan hingga 1 Nopember 2025 sebanyak 409 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi di provinsi itu. Dari jumlah itu, 402 SPPG milik swasta atau mitra masyarakat, 4 ponpes, dan 1 SPPG yang didirikan oleh TNI AU Lanud ZAM dan 2 Polri.

“Di luar ini ada 84 SPPG dalam proses pembangunan. Mudah-mudahan akhir Nopember tuntas dan mulai beroperasi,” ujarnya.

Dari 409 Satuan SPPG yang telah beroperasi di NTB, kata dia, jumlah tenaga kerja lokal yang berhasil diserap sebanyak 17.434 orang, dengan 1.391 pemasok lokal yang terlibat, 738 UMKM, 46 koperasi, 6 BUMDes, dan 601 pemasok mandiri.

“Jadi, dari 409 SPPG ini ada 17.434 tenaga kerja lokal kita yang diserap,” kata Ahsanul Khalik.

Selain fokus utama pada gizi anak, ibu hamil dan menyusui, lanjutnya, program ini juga secara eksplisit menciptakan lapangan kerja dan memperkuat ekonomi lokal.

“Kehadiran Program MBG dapat menghidupkan keluarga di NTB,” ujarnya.

Sementara jumlah SPPG yang sudah mengajukan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sampai dengan 1 Nopember, kata dia, ada sebanyak 361 SPPG atau 88,3 persen. Selanjutnya 279 yang sudah miliki SLHS atau 68, 2 persen dan 301 sudah dilakukan inspeksi kesehatan lingkungan, 233 sudah dinyatakan laik operasi dan laik gizi.

“Itu dari hasil inspeksi tim,” ucap Ahsanul Khalik.

Lebih lanjut Staf Ahli Gubernur NTB Bidang Sosial dan Kemasyarakatan itu menyampaikan sebanyak 306 SPPG sudah mengikuti keamanan pangan, sehingga jumlah petugas SPPG dari 306 itu sekitar 14.386 penjamah makanan terlatih sudah ada di SPPG.

“Artinya dalam keamanan pangan Program MBG di NTB kita progresnya cukup bagus. Tapi tidak kemudian kita lalai, karena walaupun sudah SLHS bisa saja terjadi ada kasus-kasus menonjol keracunan karena kesalahan pengolahan bahan pangan yang ada di SPPG dan ini menjadi perhatian dan antisipasi kita,” katanya.

Untuk diketahui Pemprov NTB menargetkan jumlah SPPG yang terbangun sebanyak 623 dengan 1,85 juta penerima manfaat (anak-anak sekolah, ibu hamil, dan ibu menyusui) dan penyerapan tenaga kerja sebanyak 29.891 orang.

[Antara]