Negara Gagal Jika Negara Hukum Berubah Menjadi Negara Kekuasaan
(Analisis Akademik dan Rekomendasi Kebijakan untuk Mencegah Disintegrasi Negara) Oleh: Dr. Gamari Sutrisno Amari, MPS. Negara hukum (rechtsstaat / rule of law) adalah pilar utama penyelenggaraan pemerintahan modern. Prinsipnya sederhana… Baca selengkapnya ->
Menko Yusril: Konstitusi Wajib Orkestrasi Tiga Karakter Hukum
Kota Padang (Dialektika Hukum) – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa konstitusi berkewajiban mengorkestrasikan tiga sumber karakter hukum di Indonesia. “Kewajiban… Baca selengkapnya ->
Yusril sebut Kompleksitas Tantangan Hukum Era Digital
Kota Padang (Dialektika Hukum) – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebut tantangan dunia hukum pada era digital semakin kompleks, salah satunya pengaruh kecerdasan… Baca selengkapnya ->
Yusril Soroti Ketimpangan Sosial-Ekonomi atas Penegakan Hukum
Kota Padang (Dialektika Hukum) – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyoroti dampak ketimpangan sosial dan ekonomi terhadap penegakan hukum di Indonesia. “Indonesia… Baca selengkapnya ->
Menghadap Prabowo, Golkar Ajukan Soeharto jadi Pahlawan Nasional
Jakarta (Dialektika Hukum) – Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menghadap Presiden RI Prabowo Subianto untuk mengajukan Presiden kedua RI Soeharto sebagai pahlawan nasional. “Saya bilang Bapak Presiden, dengan penuh… Baca selengkapnya ->
Kemerdekaan Indonesia dan Pejabat Korup Mengecoh Perhatian Rakyat
Oleh: Syahrul Efendi Dasopang, Ketua Umum PB HMI 2007-2009. Alasan utama didirikannya negara merdeka Indonesia dari penjajahan asing ialah agar penduduknya bisa mencapai kesejahteraannya secara penuh, mandiri, dan merata. Tidak… Baca selengkapnya ->










