Admin@dialektikahukum.com
- Opini
- Oktober 28, 2025
- 379 views
- 3 minutes Read
Kereta Cepat Jakarta Bandung Terbukti Merugikan Keuangan Negara: KPK Wajib Bertindak
Oleh: Anthony Budiawan, Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies). Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) bermasalah besar, diduga melanggar sejumlah peraturan perundang-undangan, dan terindikasi kuat ada tindak pidana… Baca selengkapnya ->
- Korupsi
- Oktober 28, 2025
- 420 views
- 2 minutes Read
KPK Respons Peluang Pemanggilan Luhut Binsar Pandjaitan Terkait Kasus Whoosh
Jakarta (Dialektika Hukum) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons peluang pemanggilan Ketua Komite Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung Luhut Binsar Pandjaitan dalam penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait proyek… Baca selengkapnya ->
- Hukum , Pidana Khusus
- Oktober 22, 2025
- 366 views
- 2 minutes Read
Januari-Oktober 2025, Polri Sita 197,71 Ton Barbuk Narkoba
Jakarta (Dialektika Hukum) – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menyita 197,71 ton barang bukti (barbuk) narkoba pada periode Januari-Oktober 2025. Direktur Tindak Pidana Narkoba (Dirtipidnarkoba) Bareskrim Polri Brigjen Pol. Eko… Baca selengkapnya ->
- Korupsi
- Oktober 20, 2025
- 379 views
- 2 minutes Read
Hashim Cerita Prabowo Mau Disogok Orang US$ 1 Miliar
Jakarta (Dialektika Hukum) – Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan ada pihak yang ingin menyogok Presiden Prabowo Subianto sebesar US$ 1 miliar atau setara Rp 16,5… Baca selengkapnya ->
- Opini
- Oktober 20, 2025
- 373 views
- 4 minutes Read
Pengaduan Masyarakat atas Dugaan Korupsi Kereta Cepat Jakarta Bandung: KPK Wajib Usut Tuntas
Tulisan ini sebagai jawaban atas imbauan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar Prof. Mahfud MD (baca: masyarakat) melaporkan dugaan korupsi kereta cepat Jakarta-Bandung. Oleh karena itu, tulisan ini juga sekaligus berfungsi… Baca selengkapnya ->
- Hak Asasi Manusia , Hukum
- Oktober 16, 2025
- 306 views
- 2 minutes Read
Guru Besar UGM: Indonesia Perlu Susun Aturan Nasional Antisipasi Konflik Laut
Yogyakarta (Dialektika Hukum) – Guru Besar Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof. Heribertus Jaka Triyana menyebut Pemerintah Indonesia perlu segera menyusun regulasi untuk mengantisipasi potensi konflik bersenjata di laut yang hingga… Baca selengkapnya ->
- Civil Society , Hukum
- Oktober 16, 2025
- 341 views
- 2 minutes Read
Pengamat: Kepercayaan Masyarakat kepada Polri Masih jadi “PR”
Jakarta (Dialektika Hukum) – Pengamat kebijakan publik Haidar Alwi menilai bahwa rapuhnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) masih menjadi pekerjaan rumah atau “PR” besar bagi Korps… Baca selengkapnya ->
- Civil Society , Hukum
- Oktober 16, 2025
- 328 views
- 2 minutes Read
Dosen Hukum: Peradilan Elektronik Punya Kelebihan dan Kekurangan
Surabaya (Dialektika Hukum) – Pakar hukum dari Fakultas Hukum Universitas Nasional (Unas), Assoc Prof Dr Sulistyowati SH MH mengatakan pelaksanaan peradilan elektronik/digital atau e-court memiliki plus-minus atau kelebihan-kekurangan berdasarkan perspektif… Baca selengkapnya ->
- Hukum
- Oktober 16, 2025
- 321 views
- 2 minutes Read
Menko Yusril: Kurikulum Pendidikan Polisi Berpegang pada Tugas Utama Polri
Jakarta (Dialektika Hukum) – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menekankan pentingnya penguatan kurikulum pendidikan kepolisian agar tetap berorientasi pada tugas utama Kepolisian Negara Republik… Baca selengkapnya ->
- Korupsi , Pidana Khusus
- Oktober 16, 2025
- 426 views
- 1 minute Read
Kades Jambu jadi Tersangka Korupsi Anggaran 2020–2022
Dompu (Dialektika Hukum) – Kejaksaan Negeri Dompu menetapkan dan melakukan penahanan terhadap tiga orang tersangka, masing-masing berinisial M selaku Kepala Desa Jambu, I selaku Penata Usaha Keuangan sekaligus Kaur Keuangan… Baca selengkapnya ->
