Wamenkum: Polisi Bisa Dikontrol Ketat dengan KUHAP Baru
Jakarta (Dialektika Hukum) – Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej memandang polisi bisa dikontrol ketat dengan KUHAP baru, yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara… Baca selengkapnya ->
Menkum: Ada Tujuh Isu yang Sering Muncul sejak KUHP dan KUHAP Baru Berlaku
Jakarta (Dialektika Hukum) – Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan ada tujuh isu yang sering muncul dan dibahas di tengah masyarakat sejak KUHP dan KUHAP baru berlaku sejak 2 Januari… Baca selengkapnya ->
Wamenkum Jelaskan Upaya Paksa dalam KUHAP Baru
Jakarta (Dialektika Hukum) – Terdapat sembilan jenis upaya paksa yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru meliputi penetapan tersangka, penggeledahan, penyitaan, penangkapan, penahanan, pemeriksaan surat, pemblokiran, penyadapan,… Baca selengkapnya ->
Wamenkum: Pasal 240 KUHP Sesuai Putusan MK
Jakarta (Dialektika Hukum) – Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Edward Omar Sharif Hiariej menjelaskan pasal 240 KUHP baru yang mengatur ancaman pidana terkait dengan penghinaan terhadap pemerintah atau lembaga negara hanya… Baca selengkapnya ->
Guru Besar Hukum UI Kritik Berlakunya KUHAP dan KUHP Baru
Jakarta (Dialektika Hukum) – Guru besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Sulistyowati Irianto, mengkritik pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Cita-cita menjaga masyarakat dari… Baca selengkapnya ->
Kejaksaan Siap Melaksanakan KUHP dan KUHAP Baru
Jakarta (Dialektika Hukum) – Kejaksaan RI siap melaksanakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru yang mulai berlaku pada 2 Januari 2026 atau hari… Baca selengkapnya ->
Polri Mulai Melaksanakan KUHP dan KUHAP Baru
Jakarta (Dialektika Hukum) – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mulai melaksanakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru yang berlaku pada 2 Januari 2026… Baca selengkapnya ->
Prabowo Menandatangani UU Penyesuaian Pidana, Hukuman Mati hingga ITE Diubah
Jakarta (Dialektika Hukum) – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menandatangani Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana yang mulai berlaku efektif mulai Jumat. Dalam salinan UU yang diterima… Baca selengkapnya ->
Pasal-pasal Kontroversial KUHP Baru yang Berlaku
Penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) akan mulai berlaku secara efektif pada hari ini, Jumat, 2 Januari 2026, tepat tiga tahun sejak diundangkan. Masyarakat… Baca selengkapnya ->













