Oleh: HM Gamari Sutrisno, Pemerhati Sosial Politik dan Masalah-masalah Kebangsaan.

Ketika para pendiri bangsa menorehkan Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945, mereka tidak sedang menyusun kalimat-kalimat puitis. Mereka sedang merumuskan visi besar bangsa Indonesia: cita-cita kolektif yang menjadi kompas perjalanan sejarah kita. Di dalamnya terang benderang mandat luhur negara: melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan memperjuangkan ketertiban dunia yang adil dan damai.

Namun delapan dekade setelah merdeka, kita harus berani bertanya: masihkah negara berjalan menuju cita-cita itu? Atau justru tersesat dalam labirin kekuasaan, kepentingan oligarki, dan disorientasi konstitusional?

Pertanyaan itu melahirkan satu kesadaran yang kini mulai tumbuh kembali:
Gerakan Kembali ke UUD 1945 yang Asli dengan penyempurnaan secara addendum.

UUD 1945: Konstitusi yang Disimpangkan, Bukan Ditinggalkan

Amandemen konstitusi tahun 1999–2002 pada awalnya diarahkan untuk memperkuat demokrasi. Namun dalam praktiknya, proses tersebut mengubah struktur dasar ketatanegaraan:

sistem presidensial menjadi semi-parlementer tersembunyi, kekuasaan MPR sebagai lembaga tertinggi dihapus, partai politik dan oligarki menguasai proses politik, lembaga negara saling tumpang tindih kewenangan, dan Pasal-Pasal ekonomi yang bersifat kerakyatan bergeser menjadi liberal.

Hasilnya, kita melihat gejala yang kian mengemuka: negara tidak lagi berdaulat, rakyat tidak lagi menjadi pemilik kekuasaan, dan keadilan sosial semakin menjauh.

Ironisnya, yang berubah bukan Pembukaan UUD 1945—visi besar bangsa—melainkan bangunan institusinya. Itulah sebabnya kebijakan negara hari ini sering kali tidak lagi mencerminkan kehendak Pembukaan.

Mengapa Kembali ke UUD 1945 yang Asli?

Gerakan ini bukan nostalgia sejarah dan bukan pula keinginan untuk kembali ke masa lalu. Yang dituntut bukan restorasi total, melainkan rekonstruksi bangsa yang kembali setia pada fondasi filosofis konstitusi.

Ada tiga alasan mendasar:
1. Kembali ke Demokrasi Kerakyatan yang Murni.

Konsep “kedaulatan rakyat” dalam UUD 1945 asli menempatkan MPR sebagai penjelmaan rakyat. Proses amandemen mengikis konsep ini sehingga kedaulatan berpindah kepada elite partai dan jaringan oligarki yang berkuasa.

Akibatnya, demokrasi berubah menjadi demokrasi prosedural-liberal, bukan demokrasi musyawarah yang menjadi jati diri bangsa.

2. Penegakan Keadilan Sosial sebagai Mandat Utama

Pasal 33 dan 34 UUD 1945 asli jelas menolak liberalisasi sumber daya alam. Namun setelah perubahan, tafsirnya menjadi longgar hingga membuka ruang yang besar bagi korporasi besar—bahkan asing—untuk menguasai sektor vital.

Kesenjangan melebar, sumber daya digerogoti, rakyat hanya menjadi penonton.

3. Pemulihan Etika Bernegara

Bangunan ketatanegaraan hasil amandemen menumbuhkan budaya politik transaksional:
pemilu menjadi sangat mahal, kabinet dibagi sebagai “balas jasa”, dan kebijakan publik sering tersandera kepentingan cukong.

UUD 1945 asli mengandung moral dasar: pemimpin adalah mandataris rakyat, bukan “pemilik kekuasaan”.

Mengapa Addendum, Bukan Amandemen Ulang?

Ada kekeliruan besar selama ini: setiap perubahan selalu dilakukan dengan amandemen total sehingga struktur dasar konstitusi mengalami distorsi.
Addendum berbeda.

Addendum adalah:

penambahan penjelasan atau pasal baru tanpa merusak keseluruhan bangunan konstitusi, penyempurnaan tanpa perubahan filosofi, menjaga keaslian Pembukaan dan sistem dasar UUD 1945.

Dengan addendum, kita bisa memperbaiki hal-hal yang memang perlu modernisasi, seperti: penguatan check and balance, perlindungan HAM, tata kelola digital, penegasan batas kekuasaan eksekutif, mekanisme pemilihan yang lebih efisien dan murah, dan penguatan independensi penegak hukum.

Semua dapat dilakukan tanpa merusak roh bangsa.

Gerakan Kembali ke UUD 1945: Jalan Menuju Regenerasi Bangsa

Gerakan ini bukan hanya debat akademik. Ini adalah agenda kebangsaan untuk mengembalikan: negara pada cita-cita Pembukaan UUD 1945, politik pada moralitas, ekonomi pada keadilan sosial, hukum pada kejujuran dan keberpihakan kepada rakyat.

Langkah ini tidak berarti menolak reformasi. Sebaliknya, ini adalah reformasi gelombang kedua, koreksi besar-besaran atas penyimpangan 20 tahun terakhir.

Indonesia membutuhkan nation reorientation agar pembangunan tidak hanya mengejar pertumbuhan, tetapi juga menegakkan martabat manusia dan kedaulatan negara.

Kembali ke Jalan Lurus Para Pendiri Bangsa

Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 bukan sekadar paragraf konstitusi. Ia adalah janji suci bangsa. Janji kepada rakyat miskin, kepada generasi masa depan, kepada dunia, dan kepada Tuhan.

Gerakan Kembali ke UUD 1945 yang Asli dengan penyempurnaan melalui addendum adalah ikhtiar untuk menepati janji itu: negara yang melindungi, negara yang mencerdaskan, negara yang menyejahterakan, negara yang membawa perdamaian dan keadilan bagi dunia.

Saat cita-cita itu mulai menjauh, kita wajib kembali ke jalan lurusnya.

Dan hari ini, panggilan itu semakin jelas:
Indonesia harus kembali ke visi besar para pendiri bangsa—bukan untuk hidup di masa lalu, tetapi untuk menjemput masa depan yang lebih bermartabat.

[Rangkuman dan telaah dari berbagai sumber dalam FGD GERAKAN KEMBALI KE UUD 1945]