Oleh: HM Gamari Sutrisno, MPS.

Negara ini pernah mengaku berdiri di atas kedaulatan rakyat. Hari ini, kita menyaksikan sebuah ironi memalukan: Bandara Morowali beroperasi enam tahun tanpa negara pengawasan negara. Tidak ada otoritas bandara. Tidak ada AirNav. Tidak ada imigrasi. Tidak ada otoritas nasional yang seharusnya menjaga ruang udara republik ini.

Yang ada justru “aktor-aktor” korporasi yang bekerja seperti pemilik sah republik mini di kawasan industri nikel. Jika ada bukti nyata betapa lemahnya negara kita, maka bandara ini adalah monumen telanjang dari kegagalan itu.

Ini bukan sekadar kelalaian. Ini pengkhianatan terhadap konstitusi.

Negara Hilang, Korporasi Menguasai: Siapa Sebenarnya yang Berdaulat?

Masyarakat mungkin masih menganggap aneh bahwa bandara bisa lepas dari pengawasan negara. Namun bagi yang memahami hubungan gelap antara kekuasaan politik dan oligarki ekonomi, ini bukan hal baru.

Ketika industri nikel menjadi sapi perah devisa, negara tiba-tiba menjadi manis kepada investor. Ketika modal asing masuk tanpa pintu, pejabat lokal dan pusat menjadi penjaga gerbang yang patuh. Dan ketika kepentingan bisnis menginginkan “kelancaran operasi”, negara dengan mudah menyingkir dari jalur.

Resultannya: kawasan industri yang lebih mirip lingkaran kekuasaan privat ketimbang wilayah NKRI.

Bandara tanpa negara adalah justru bukti paling nyata bahwa di Morowali, corporate power lebih kuat daripada negara. Tidak perlu senjata untuk merebut republik; cukup modal besar, akses politik, dan birokrasi yang dapat disetel.

State Capture: Republik yang Dipaksa Bertekuk Lutut

Dalam ilmu politik, fenomena ini disebut state capture — ketika negara bukan lagi pemimpin, tetapi alat dari kepentingan segelintir pemilik modal.

Ciri-cirinya ada semua di Morowali:
aturan negara dikesampingkan, pengawasan negara dipreteli, pejabat lebih takut pada investor daripada pada konstitusi, dan fasilitas publik berubah menjadi milik korporasi tanpa mandat hukum.

Jika negara membiarkan bandara diambil alih, apa yang berikutnya?
Pelabuhan? Data nasional? Sistem keamanan? Atau bahkan keputusan-keputusan strategis yang memengaruhi hidup jutaan rakyat?

Republik ini tidak sedang dibangun — ia sedang diambil alih perlahan-lahan. Pemerintah selama ini memberi perlindungan dan rakyat dipaksa supaya diam. Kini TNI berteriak. Latihan perang perebutan bandara Morowali bukan lagi sebagai drama.

Publik berhak bertanya dan pertanyaan berikut ini harus dijawab Pemerintah
1. Bagaimana mungkin bandara yang diresmikan Presiden hilang dari radar negara?
2. Siapa yang mengoperasikan bandara itu selama enam tahun?
3. Apakah ada tenaga kerja asing yang masuk melalui jalur non-pemerintah?
4. Mengapa Kementerian Perhubungan tidak menyadari pelanggaran sebesar ini
5. Apakah pejabat pusat dan daerah terlibat dalam pembiaran sistemik?

Selama pertanyaan ini tidak dijawab, kecurigaan publik semakin menguat:
negara tidak hilang — negara sengaja menghilang.

Morowali adalah Alarm Bahaya: Jika Kita Diam, Republik Bisa Runtuh dari Dalam
1. Kita jangan terkecoh oleh narasi “investasi strategis”.
2. Tidak ada investasi yang boleh menggusur kedaulatan negara.
3. Tidak ada industri yang boleh berdiri di atas hukum negara.
4. Tidak ada korporasi — lokal maupun asing — yang boleh menggantikan peran pemerintah.

Jika suatu hari sebuah kawasan industri memiliki bandara sendiri, keamanan sendiri, imigrasi sendiri, aturan sendiri, dan negara sekadar simbol. Maka kita bukan lagi republik; kita sedang berubah menjadi korporatokrasi.

Dan Morowali adalah langkah awalnya.

Waktunya Negara Bertindak — Atau Publik Melakukan Koreksi

Jika pemerintah tidak segera: membongkar seluruh rantai aktor, mengaudit industri nikel tanpa kompromi, memulihkan kekuasaan negara di Morowali, dan menindak pejabat yang membiarkan kedaulatan direduksi, maka rakyat berhak menarik kesimpulan keras:
kita sedang diperintah oleh kepentingan korporasi, bukan oleh negara.

Republik tidak boleh disubkontrakkan.
Kedaulatan tidak boleh dilelang.
Dan rakyat tidak boleh menjadi penonton ketika negara dipreteli dari dalam.

JANGAN BIARKAN PENGKHIANAT BANGSA MERAJALELA.

KEMBALIKAN INDONESIA KEPADA BANGSAKU.