Polri Mulai Melaksanakan KUHP dan KUHAP Baru
Jakarta (Dialektika Hukum) – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mulai melaksanakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru yang berlaku pada 2 Januari 2026… Baca selengkapnya ->
Prabowo Menandatangani UU Penyesuaian Pidana, Hukuman Mati hingga ITE Diubah
Jakarta (Dialektika Hukum) – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menandatangani Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana yang mulai berlaku efektif mulai Jumat. Dalam salinan UU yang diterima… Baca selengkapnya ->
Pasal-pasal Kontroversial KUHP Baru yang Berlaku
Penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) akan mulai berlaku secara efektif pada hari ini, Jumat, 2 Januari 2026, tepat tiga tahun sejak diundangkan. Masyarakat… Baca selengkapnya ->
Pilkada Tidak Langsung: Ikhtiar Pemulihan Institusi dan Disiplin Publik
Oleh: M. Shoim Haris,Peneliti ADCENT (Advisory Center for Development). Sejak desentralisasi digulirkan, pilkada langsung dipromosikan sebagai obat mujarab demokratisasi lokal. Diharapkan, ia melahirkan pemimpin yang lebih dekat dengan rakyat, akuntabel,… Baca selengkapnya ->
KUHAP Baru Berlaku, Atur Restorative Justice sampai Rekaman CCTV
Jakarta (Dialektika Hukum) – Pemerintah Republik Indonesia mulai memberlakukan secara efektif Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP, Jumat. Dalam salinan undang-undang yang diterima… Baca selengkapnya ->
KUHAP Baru: Wajah Inkompetensi dan Otoritarian Negara
Pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Hukum Pidana (KUHP Baru) dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP Baru), Indonesia akan memasuki babak… Baca selengkapnya ->
KUHAP Baru Diduga Otoritarianisme, Ini Kata Mantan Jaksa Agung
Jakarta (Dialektika Hukum) – Jaksa Agung Marzuki Darusman menyatakan perlindungan hukum bagi warga negara Indonesia terancam runtuh dengan diberlakukannya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru per hari ini, Jumat,… Baca selengkapnya ->
KNPI: Kepercayaan Publik pada Polri Menunjukkan Tren Positif
Jakarta (Dialektika Hukum) – Ketua Umum Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) Putri Khairunnisa menghadiri acara rilis akhir tahun 2025 Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang digelar di… Baca selengkapnya ->
Mahkamah Agung Jelaskan Mekanisme Vonis Pidana Kerja Sosial di KUHP Baru
Jakarta (Dialektika Hukum) – Mahkamah Agung (MA) menjelaskan mekanisme vonis pidana kerja sosial yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang akan berlaku mulai 2 Januari 2026. Ketua… Baca selengkapnya ->
Kapolri Ungkap Tiga Komitmen Perbaikan Polri
Jakarta (Dialektika Hukum) – Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan tiga komitmen perbaikan institusi demi mewujudkan Polri yang semakin Presisi (prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan). Dalam acara Rilis Akhir… Baca selengkapnya ->

KUHP Baru, Legalisasi Zina dan Kriminalisasi Nikah Syar’i
Wamenkum: Polisi Bisa Dikontrol Ketat dengan KUHAP Baru
Menkum: Ada Tujuh Isu yang Sering Muncul sejak KUHP dan KUHAP Baru Berlaku


















































