SuparmanBertentangan Putusan MK, Kapolri Buat Aturan Polisi Aktif Bisa Menjabat di 17 Instansi
Jakarta (Dialektika Hukum) – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membuat aturan yang bertentangan dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK). Aturan tersebut menyatakan anggota polisi aktif bisa menduduki jabatan pada 17 kementerian/lembaga… Baca selengkapnya ->
NU Usulkan Empat Pilar Reformasi Polri pada Tim Percepatan
Jakarta (Dialektika Hukum) – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf mengusulkan empat pilar reformasi Kepolisian RI dalam audiensi dengan Tim Percepatan Reformasi Polri di Kantor Sekretariat… Baca selengkapnya ->
Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia 2025, KSP: Presiden Perintahkan Tutup Seluruh Celah Korupsi
Yogyakarta (Dialektika Hukum) — Puncak Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA) 2025 digelar di Bangsal Kepatihan, Yogyakarta, Selasa (9/12/2025). Peringatan tahun ini menekankan penguatan integritas dan kolaborasi antarinstansi sebagai kunci… Baca selengkapnya ->
Setelah Bencana, Rakyat dan Kehidupannya pun Musnah, Tak Lama Lagi Dilupakan, Para Petinggi Pun Kembali ke Mode Awal: Pesta, Garong, dan Pesta
Oleh: Syahrul E. Dasopang, Penulis Buku Mengapa Gerakan Islam Gagal?. Hanya tersedia beberapa pekan ini untuk mengajarkan rakyat bahwa penderitaan mereka yang datang tiba-tiba dengan bahasa banjir dan longsor lebih… Baca selengkapnya ->
Kapitalisme, Bencana Banjir-Longsor Massif Sumatera, dan Gugup dan Absennya Kaum Ulama
Oleh: Syahrul E Dasopang, Ketua Umum PB HMI 2007-2009*. Bencana Banjir-Longsor massif di Sumatera, telah mengakibatkan lenyapnya habitat kehidupan secara drastis dan ekstrem dalam skala luas dan besar. Menurut data… Baca selengkapnya ->
Ketika Alam Mengajari Bangsa Indonesia untuk Berlaku Jujur: Pesona Banjir Besar Akhir November di Sekujur Sumatera
Oleh: Syahrul Efendi Dasopang, Ketua Umum PB HMI 2007-2009. Persoalan besar bangsa Indonesia, suka berdusta dengan beragam bentuknya itu. Hakikat korupsi juga sebenarnya berdusta, yaitu mendustai sumpah jabatan, batas wewenang… Baca selengkapnya ->
Tanggapan Kritis atas Gagasan Prof. Jimly Asshiddiqie Mengenai Amandemen Kelima UUD 1945
Oleh: HM Gamari Sutrisno, MPS. Gagasan Prof. Jimly Asshiddiqie tentang perlunya Amandemen Kelima UUD 1945 kembali memicu perdebatan besar. Sebagai seorang akademisi hukum tata negara, Jimly tentu berbicara dari ruang… Baca selengkapnya ->
Fatwa MUI Melarang Pajak Sembako dan Hunian Pribadi: Koreksi Moral atas Negara yang Salah Arah
Oleh: HM Gamari Sutrisno. Keputusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang melarang penerapan pajak terhadap bahan kebutuhan pokok serta rumah–tanah hunian pribadi memicu diskusi besar. Sebagian menilai fatwa itu mencampuri urusan… Baca selengkapnya ->
Kembali ke UUD 1945 yang Asli dengan Penyempurnaan Addendum Menjadi Agenda Mendesak
Oleh: HM Gamari Sutrisno, Pemerhati Sosial Politik dan Masalah-masalah Kebangsaan. Ketika para pendiri bangsa menorehkan Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945, mereka tidak sedang menyusun kalimat-kalimat puitis. Mereka sedang merumuskan visi… Baca selengkapnya ->
Skandal Bandara Morowali dan Kebungkaman yang Mengkhianati Kedaulatan. Negara Diambil Alih?
Oleh: HM Gamari Sutrisno, MPS. Negara ini pernah mengaku berdiri di atas kedaulatan rakyat. Hari ini, kita menyaksikan sebuah ironi memalukan: Bandara Morowali beroperasi enam tahun tanpa negara pengawasan negara…. Baca selengkapnya ->
