Kasus Ijazah Palsu Jokowi: Kasus Rakyat, Roy Suryo Tak Punya Hak Berdamai
Oleh : Ahmad Khozinudin, S.H., Advokat. Saya merasa aneh. Benar-benar aneh. Karena kabar yang saya terima benar-benar tak masuk akal. Kabar tentang Jimly Assidiqie dan Faisal Assegaf yang mewacanakan perdamaian… Baca selengkapnya ->
MK Putuskan Anggota Polri Duduki Jabatan Sipil Harus Mundur atau Pensiun
Jakarta (Dialektika Hukum) – Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang menduduki jabatan di luar kepolisian alias jabatan sipil harus mengundurkan diri atau pensiun dari dinas… Baca selengkapnya ->
Presiden Prabowo Gunakan Hak Rehabilitasi, Pulihkan Nama Baik Dua Guru di Luwu Utara
Jakarta (Dialektika Hukum) – Presiden Prabowo Subianto memberikan rehabilitasi kepada dua guru asal Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Abdul Muis dan Rasnal, setelah menerima aspirasi masyarakat dan berbagai pihak yang… Baca selengkapnya ->
Kriminalisasi Pejuang Kebenaran: Gejala Matinya Demokrasi
Oleh: Dr. Gamari Sutrisno, Pengamat Politik dan Kebangsaan. Gelombang dukungan terhadap Roy Suryo dan kawan-kawan semakin meluas. Dari Jakarta hingga kota-kota besar lain, suara solidaritas dari purnawirawan TNI, akademisi, ulama,… Baca selengkapnya ->
Presiden Prabowo Dorong Komisi Reformasi Polri Wujudkan Supremasi Hukum dan Keadilan
Jakarta (Dialektika Hukum) – Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada para anggota Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang baru saja dilantik di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (07/11/2025)…. Baca selengkapnya ->
Menteri Hukum: Posbankum Wujudkan Keadilan Substantif
Jakarta (Dialektika Hukum) – Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengatakan pos bantuan hukum (posbankum) merupakan wadah untuk mewujudkan keadilan tidak hanya sebatas pada tataran normatif, tetapi juga substantif. “Melalui… Baca selengkapnya ->
Pokja Petisi 50 Tolak Gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto
Jakarta (Dialektika Hukum) – Setelah beberapa kali ditolaknya usulan pemberian gelar pahlawan nasional untuk penguasa Orde Baru Soeharto sejak tahun 2010. Sekarang dengan pencabutan TAP MPR No. XI/MPR/1998 yang menyebutkan… Baca selengkapnya ->
Museum Negeri NTB Gandeng Kanwil Kemenkum NTB, Bimbing Siswa SLB Daftar Hak Cipta
Mataram (Dialektika Hukum) – Museum Negeri Nusa Tenggara Barat bekerja sama dengan Kanwil Kemenkum NTB melalui Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual (KI) menyelenggarakan sosialisasi dan pendampingan pendaftaran Hak Cipta bagi peserta… Baca selengkapnya ->
Rakyat Berhak Ribut soal Korupsi Whoosh
Oleh: Ahmad Khozinudin, S.H.Advokat. “Kemudian tak usah khawatir apa itu ribut-ribut Whoosh. Saya sudah pelajari masalahnya. Tidak ada masalah, saya tanggung jawab nanti Whoosh itu semuanya,” (Presiden Prabowo Subianto, 4/11/2025)… Baca selengkapnya ->
PPATK Tekan Perputaran Uang Judi Online hingga Rp155 Triliun pada 2025
Jakarta (Dialektika Hukum) – Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana mengatakan pihaknya berhasil menekan perputaran uang dari hasil judi online (judol) hingga berada di angka Rp155… Baca selengkapnya ->













