Suparman
- Hukum , Hukum Pidana
- Januari 3, 2026
- 282 views
- 3 minutes Read
Pasal-pasal Kontroversial KUHP Baru yang Berlaku
Penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) akan mulai berlaku secara efektif pada hari ini, Jumat, 2 Januari 2026, tepat tiga tahun sejak diundangkan. Masyarakat… Baca selengkapnya ->
- Hukum , Politik Hukum
- Januari 2, 2026
- 351 views
- 2 minutes Read
KUHAP Baru Berlaku, Atur Restorative Justice sampai Rekaman CCTV
Jakarta (Dialektika Hukum) – Pemerintah Republik Indonesia mulai memberlakukan secara efektif Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP, Jumat. Dalam salinan undang-undang yang diterima… Baca selengkapnya ->
- Civil Society , Hukum
- Januari 2, 2026
- 261 views
- 5 minutes Read
KUHAP Baru: Wajah Inkompetensi dan Otoritarian Negara
Pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Hukum Pidana (KUHP Baru) dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP Baru), Indonesia akan memasuki babak… Baca selengkapnya ->
Mahkamah Agung Jelaskan Mekanisme Vonis Pidana Kerja Sosial di KUHP Baru
Jakarta (Dialektika Hukum) – Mahkamah Agung (MA) menjelaskan mekanisme vonis pidana kerja sosial yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang akan berlaku mulai 2 Januari 2026. Ketua… Baca selengkapnya ->
Naif, Perpolri No. 10 Tahun 2025: Kapolri Mengajarkan Pelanggaran Hukum dan Membangkang Konstitusi
Oleh: Prof. Dr. Suteki, S.H., M.Hum.(Guru Besar Hukum dan Masyarakat FH UNDIP) I. PENGANTAR Melanggar Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan bentuk pembangkangan konstitusi. Demikian penilaian berbagai kalangan atas terbitnya Peraturan… Baca selengkapnya ->
Kapitalisme, Bencana Banjir-Longsor Massif Sumatera, dan Gugup dan Absennya Kaum Ulama
Oleh: Syahrul E Dasopang, Ketua Umum PB HMI 2007-2009*. Bencana Banjir-Longsor massif di Sumatera, telah mengakibatkan lenyapnya habitat kehidupan secara drastis dan ekstrem dalam skala luas dan besar. Menurut data… Baca selengkapnya ->
Tanggapan Kritis atas Gagasan Prof. Jimly Asshiddiqie Mengenai Amandemen Kelima UUD 1945
Oleh: HM Gamari Sutrisno, MPS. Gagasan Prof. Jimly Asshiddiqie tentang perlunya Amandemen Kelima UUD 1945 kembali memicu perdebatan besar. Sebagai seorang akademisi hukum tata negara, Jimly tentu berbicara dari ruang… Baca selengkapnya ->
Fatwa MUI Melarang Pajak Sembako dan Hunian Pribadi: Koreksi Moral atas Negara yang Salah Arah
Oleh: HM Gamari Sutrisno. Keputusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang melarang penerapan pajak terhadap bahan kebutuhan pokok serta rumah–tanah hunian pribadi memicu diskusi besar. Sebagian menilai fatwa itu mencampuri urusan… Baca selengkapnya ->
Moral dan Etika Penegakan Hukum: Fondasi yang Runtuh dan Harapan untuk Bangkit
Oleh: HM Gamari Sutrisno. Di negeri yang menjunjung tinggi semboyan “Negara Hukum”, penegakan hukum seharusnya menjadi benteng terakhir keadilan. Namun di Indonesia, benteng itu sering tampak rapuh. Kasus demi kasus… Baca selengkapnya ->
Sering Salah Kaprah Mengenai Malapraktik Medis
Oleh: Paulus Januar, Pengurus PKMBI. Terdapat pandangan yang keliru yakni semua kegagalan perawatan medis adalah malapraktik. Salah kaprah ini tidak hanya sering terdapat pada masyarakat umum, namun juga di kalangan… Baca selengkapnya ->
