Arah Kebijakan Pemerintah: Antara Kedaulatan Nasional dan Bayang-Bayang Beijing

Oleh: Dr. Gamari Sutrisno, Pengamat Politik dan Kebangsaan. Apakah arah kebijakan pemerintah Indonesia hari ini masih ditentukan oleh kepentingan nasional, atau sudah terseret dalam orbit pengaruh Republik Rakyat Tiongkok (RRT)?… Baca selengkapnya ->

Kriminalisasi Kebebasan Berpendapat dan Matinya Demokrasi: Kasus Roy Suryo, dkk

Oleh: Gamari Sutrisno, Pengamat Politik dan Kebangsaan. Penetapan Roy dan kawan-kawan sebagai tersangka kasus “pencemaran nama baik” kembali menorehkan luka lama dalam perjalanan hukum dan demokrasi Indonesia. Kasus ini bukan… Baca selengkapnya ->

Determinasi Keberhasilan Partai Politik di Indonesia: Perspektif Teori Komunikasi Politik dan Manajemen Partai Modern

Oleh: Gamari Sutrisno, Pengamat Komunikasi Politik dan Kebijakan Publik. Partai politik merupakan pilar utama demokrasi yang berfungsi sebagai sarana artikulasi dan agregasi kepentingan rakyat, sekaligus jembatan antara negara dan warga… Baca selengkapnya ->

Belasan Ribu Hektar untuk Palestina dan Prabowo akan Mengakui Israel

Oleh: Syahrul Efendi Dasopang, Ketua Umum PB HMI 2007-2009. Saat saya menulis analisa ini, sayup-sayup salawat bersahut-sahutan dari masjid di perkampungan Jakarta. Seolah rakyat tidak ambil peduli dengan masa depan… Baca selengkapnya ->

Kebijakan Presiden dalam Penyelesaian Hutang yang Membingungkan Publik

Oleh: Gamari Sutrisno Amari, MPS. Dalam beberapa waktu terakhir, publik dibuat resah dan gelisah dengan pernyataan dan kebijakan Presiden terkait penyelesaian utang negara. Alih-alih memberikan kejelasan dan arah yang menenangkan… Baca selengkapnya ->

Rakyat Berhak Ribut soal Korupsi Whoosh

Oleh: Ahmad Khozinudin, S.H.Advokat. “Kemudian tak usah khawatir apa itu ribut-ribut Whoosh. Saya sudah pelajari masalahnya. Tidak ada masalah, saya tanggung jawab nanti Whoosh itu semuanya,” (Presiden Prabowo Subianto, 4/11/2025)… Baca selengkapnya ->

Negara Gagal Jika Negara Hukum Berubah Menjadi Negara Kekuasaan

(Analisis Akademik dan Rekomendasi Kebijakan untuk Mencegah Disintegrasi Negara) Oleh: Dr. Gamari Sutrisno Amari, MPS. Negara hukum (rechtsstaat / rule of law) adalah pilar utama penyelenggaraan pemerintahan modern. Prinsipnya sederhana… Baca selengkapnya ->

Kemerdekaan Indonesia dan Pejabat Korup Mengecoh Perhatian Rakyat

Oleh: Syahrul Efendi Dasopang, Ketua Umum PB HMI 2007-2009. Alasan utama didirikannya negara merdeka Indonesia dari penjajahan asing ialah agar penduduknya bisa mencapai kesejahteraannya secara penuh, mandiri, dan merata. Tidak… Baca selengkapnya ->

Catatan Kritis Terhadap Pendapat Jacob Tobing tentang Pemilu dan HAM

Oleh: DR. HM Gamari Sutrisno Amari, MPS (Anggota Pokjatap Gerakan Kembali ke UUD 1945). Pernyataan Jacob Tobing bahwa dalam UUD 1945 tidak terdapat Pemilu dan Hak Asasi Manusia (HAM) adalah… Baca selengkapnya ->

Revolusi Konstitusi: Kembali ke UUD 1945 yang Asli dengan Penyempurnaan melalui Addendum

Oleh: DR. HM Gamari Sutrisno Amari, MPS (Anggota Pokjatap Gerakan Kembali ke UUD 1945). Lebih dari dua dekade pasca-amandemen UUD 1945 (1999–2002), bangsa Indonesia mulai menyadari bahwa perubahan konstitusi yang… Baca selengkapnya ->