Oleh: HM Gamari Sutrisno.

Di negeri yang menjunjung tinggi semboyan “Negara Hukum”, penegakan hukum seharusnya menjadi benteng terakhir keadilan. Namun di Indonesia, benteng itu sering tampak rapuh. Kasus demi kasus menunjukkan bahwa hukum tidak selalu berjalan seiring dengan nilai moral dan etika yang menjadi landasannya. Celah antara hukum ideal dan hukum faktual justru semakin melebar.

Padahal para pendiri bangsa merancang hukum bukan sekadar sebagai perangkat aturan, melainkan sebagai instrumen menjunjung martabat manusia dan menegakkan keadilan. Ketika moral dan etika aparat penegak hukum melemah, maka hukum dapat diselewengkan menjadi alat kekuasaan yang menindas rakyatnya sendiri.

Krisis Moral: Keadilan yang Tumpul di Atas, Tajam ke Bawah

Moral adalah ruh dari hukum. Tanpa moralitas, hukum menjadi formalitas dingin yang kehilangan makna keadilan. Sayangnya, realitas penegakan hukum di Indonesia masih penuh praktik yang menggerus moralitas tersebut.

Korupsi, suap dalam proses penyidikan, permainan perkara, hingga intervensi politik membuat penegakan hukum tampak tidak imparsial. Banyak figur berkuasa yang bisa “mengatur” perkara, sementara rakyat kecil harus menghadapi proses hukum yang keras dan tak jarang bias kekuasaan.

Ungkapan “tajam ke bawah, tumpul ke atas” bukan sekadar kritik, tetapi cermin sosial yang mencerminkan krisis moral serius dalam sistem hukum kita.

Etika Profesi yang Mengikis: Penegakan Hukum Menjadi Komoditas

Kode etik Polri, Kejaksaan, Kehakiman, dan Advokat sejatinya sudah mengatur standar perilaku: jujur, independen, objektif, dan mengutamakan kepentingan publik. Namun apa gunanya kode etik bila kerap hanya menjadi hiasan dokumen?

Etika yang seharusnya menjadi kompas perilaku justru sering dilanggar oleh mereka yang diamanahi kekuasaan:
1. Diskresi polisi digunakan secara berlebihan.
2. Jaksa menuntut berdasarkan tekanan eksternal.
3. Hakim memberi putusan yang tidak mencerminkan rasa keadilan publik.
3. Advokat menjadikan keahlian hukum sebagai alat rekayasa perkara.

Ketika etika runtuh, hukum berubah menjadi komoditas. Ini adalah bahaya laten yang merusak tatanan bernegara.

Ketidakpercayaan Publik: Modal Sosial yang Runtuh

Salah satu indikator negara hukum yang sehat adalah tingginya kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Namun berbagai survei menunjukkan adanya penurunan kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga tersebut.

Masyarakat percaya hukum bisa dibeli. Mereka yakin intervensi politik adalah realitas. Mereka melihat hukum lebih sering digunakan untuk mengamankan kepentingan elit daripada melindungi rakyat.

Padahal kepercayaan publik adalah modal sosial paling penting bagi tegaknya sebuah sistem hukum.

Reformasi Moral dan Etika: Agenda Mendesak Indonesia

Dua hal harus diperbaiki secara mendasar: moral dan etika aparat penegak hukum. Tanpa dua hal ini, reformasi hukum hanya berhenti pada perubahan struktur dan regulasi, tetapi tidak menyentuh inti persoalan.

Pertama, revitalisasi moral aparat hukum. Ini dapat dilakukan melalui:
1. Pendidikan integritas yang tidak hanya seremonial.
2. Pengawasan internal dan eksternal yang kuat.
3. Sanksi tegas bagi pelanggar moralitas profesi.

Kedua, reformasi etika dan profesionalisme. Termasuk di dalamnya:
1. Penerapan kode etik yang transparan.
2. Penegakan disiplin tanpa pandang bulu.
3. Penguatan independensi hakim, jaksa, dan polisi dari tekanan politik.

Ketiga, keberanian memutus mata rantai korupsi hukum.

Setiap titik rawan korupsi — penyidikan, penuntutan, peradilan — harus dibenahi. Jika tidak, moralitas hukum akan terus diperdagangkan.

Keempat, keterlibatan publik dan media.

Media yang independen dan masyarakat sipil yang kuat dapat menjadi watchdog efektif untuk memastikan penegakan hukum tetap berada pada relnya.

Mengembalikan Hukum ke Hati Nurani Bangsa

Penegakan hukum bukan sekadar teknis prosedural, tetapi tugas moral. Ketika aparat hukum bekerja dengan hati nurani, bangsa ini akan berada pada jalur yang benar. Ketika etika dan moral ditegakkan, hukum akan menjadi cahaya, bukan alat menekan.

Indonesia tidak kekurangan aturan. Yang kita butuhkan adalah keberanian moral untuk menegakkan hukum tanpa pandang bulu.

Hukum harus kembali menjadi pelindung rakyat, bukan pelindung kekuasaan.

Editor: Suparman