Rakyat Berhak Ribut soal Korupsi Whoosh
Oleh: Ahmad Khozinudin, S.H.Advokat. “Kemudian tak usah khawatir apa itu ribut-ribut Whoosh. Saya sudah pelajari masalahnya. Tidak ada masalah, saya tanggung jawab nanti Whoosh itu semuanya,” (Presiden Prabowo Subianto, 4/11/2025)… Baca selengkapnya ->
Negara Gagal Jika Negara Hukum Berubah Menjadi Negara Kekuasaan
(Analisis Akademik dan Rekomendasi Kebijakan untuk Mencegah Disintegrasi Negara) Oleh: Dr. Gamari Sutrisno Amari, MPS. Negara hukum (rechtsstaat / rule of law) adalah pilar utama penyelenggaraan pemerintahan modern. Prinsipnya sederhana… Baca selengkapnya ->
Kemerdekaan Indonesia dan Pejabat Korup Mengecoh Perhatian Rakyat
Oleh: Syahrul Efendi Dasopang, Ketua Umum PB HMI 2007-2009. Alasan utama didirikannya negara merdeka Indonesia dari penjajahan asing ialah agar penduduknya bisa mencapai kesejahteraannya secara penuh, mandiri, dan merata. Tidak… Baca selengkapnya ->
Catatan Kritis Terhadap Pendapat Jacob Tobing tentang Pemilu dan HAM
Oleh: DR. HM Gamari Sutrisno Amari, MPS (Anggota Pokjatap Gerakan Kembali ke UUD 1945). Pernyataan Jacob Tobing bahwa dalam UUD 1945 tidak terdapat Pemilu dan Hak Asasi Manusia (HAM) adalah… Baca selengkapnya ->
Revolusi Konstitusi: Kembali ke UUD 1945 yang Asli dengan Penyempurnaan melalui Addendum
Oleh: DR. HM Gamari Sutrisno Amari, MPS (Anggota Pokjatap Gerakan Kembali ke UUD 1945). Lebih dari dua dekade pasca-amandemen UUD 1945 (1999–2002), bangsa Indonesia mulai menyadari bahwa perubahan konstitusi yang… Baca selengkapnya ->
Kereta Cepat Jakarta Bandung Terbukti Merugikan Keuangan Negara: KPK Wajib Bertindak
Oleh: Anthony Budiawan, Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies). Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) bermasalah besar, diduga melanggar sejumlah peraturan perundang-undangan, dan terindikasi kuat ada tindak pidana… Baca selengkapnya ->
Pengaduan Masyarakat atas Dugaan Korupsi Kereta Cepat Jakarta Bandung: KPK Wajib Usut Tuntas
Tulisan ini sebagai jawaban atas imbauan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar Prof. Mahfud MD (baca: masyarakat) melaporkan dugaan korupsi kereta cepat Jakarta-Bandung. Oleh karena itu, tulisan ini juga sekaligus berfungsi… Baca selengkapnya ->
Jokowi, Airlangga Hartarto, Aguan dan Anthony Salim dalam Dugaan Korupsi Proyek PIK-2
Oleh: Ahmad Khozinudin, S.H., Koordinator Tim Advokasi Melawan Oligarki Rakus Perampas Tanah Rakyat (TA-MOR-PTR). Proyek Pantai Indah Kapuk 2 (PIK-2), jelas merugikan masyarakat dan Negara. Struktur kerugian itu, setidaknya terbaca… Baca selengkapnya ->











