Pilkada Tidak Langsung: Ikhtiar Pemulihan Institusi dan Disiplin Publik
Oleh: M. Shoim Haris,Peneliti ADCENT (Advisory Center for Development). Sejak desentralisasi digulirkan, pilkada langsung dipromosikan sebagai obat mujarab demokratisasi lokal. Diharapkan, ia melahirkan pemimpin yang lebih dekat dengan rakyat, akuntabel,… Baca selengkapnya ->
KUHAP Baru Berlaku, Atur Restorative Justice sampai Rekaman CCTV
Jakarta (Dialektika Hukum) – Pemerintah Republik Indonesia mulai memberlakukan secara efektif Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP, Jumat. Dalam salinan undang-undang yang diterima… Baca selengkapnya ->
KUHAP Baru: Wajah Inkompetensi dan Otoritarian Negara
Pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Hukum Pidana (KUHP Baru) dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP Baru), Indonesia akan memasuki babak… Baca selengkapnya ->
KUHAP Baru Diduga Otoritarianisme, Ini Kata Mantan Jaksa Agung
Jakarta (Dialektika Hukum) – Jaksa Agung Marzuki Darusman menyatakan perlindungan hukum bagi warga negara Indonesia terancam runtuh dengan diberlakukannya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru per hari ini, Jumat,… Baca selengkapnya ->








