Oleh: Syahrul Efendi Dasopang, Ketua Umum PB HMI 2007-2009.

Kita harus memfokuskan pikiran untuk mencari kesimpulan ilmiah: sistem apa yang membuat dan mendrive Indonesia, sehingga tiap hari hanya menyusahkan rakyat banyak dan lemah, berita yang tak ada habis-habisnya mengenai kesengsaraan rakyat dan kegilaan orang-orang kaya dan berkuasa, pada saat yang sama memanjakan dan melindungi kalangan atas yang memiliki akses khusus ke pengambil keputusan negara yang strategis dan menguntungkan, sehingga menimbulkan situasi polarisasi dan kontradiksi; yang berkuasa secara ekonomi dan politik menindas golongan rakyat banyak yang lemah, tertutup akses, miskin menahun dan regeneratif dan buta sejarah dari informasi sebenarnya mengenai nasib mereka dan situasi kongkret dan mendasar di luar kehidupan harian mereka.

Sejauh ini secara ilmiah, penjelasan yang dapat mengidentifikasi, membongkar dan menjelaskan sistem tersebut, yaitu istilah yang disebut oleh ilmuwan sosial bernama Milan Zafirovski, yaitu Capitalist Dictatorship (Kediktatoran Kapitalis).

Sistem ini telah menggantikan kediktatoran ABRI yang dikembangkan selama Orde Baru akibat runtuh pada pemberontakan Reformasi 1998, dan secara cepat melalui rekayasa konstitutional, ABRi singkirkan dari Politik harian, Otonomi Daerah yang mengundang modal secara besar-besaran demi menopang pemerintahan lokal yang baru berdiri, korup dan lapar pemasukan, pengaturan sirkulasi kekuasaan yang terbuka bagi kapitalis untuk intervensi mendalam (pilkada & pilpres), hingga pembuatan dan penerapan UU yang melayani kediktatoran kapitalis (UU Minerba hingga Omnibus Law), merampungkan jalan bagi tercapainya Kediktatoran Kapitalis.

Ditambah kondisi cipta suasana dimana hubungan solidaritas komunal dan tradisional masyarakat telah digantikan oleh hubungan transaksional yang dilatih bertahun-tahun sejak 2004 (pemilu non ideologis berupa pileg dan pilpres), maka sempurnalah berputarnya roda kediktatoran kapitalis.

Editor: Suparman